Find and Follow Us

Selasa, 15 Oktober 2019 | 09:04 WIB

'KPI Tidak Berhak Awasi Netflix dan YouTube'

Selasa, 13 Agustus 2019 | 06:06 WIB
'KPI Tidak Berhak Awasi Netflix dan YouTube'
Pengamat sosial Maman Suherman atau yang akrab disapa dengan Kang Maman. - (ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat sosial Maman Suherman, atau yang akrab disapa Kang Maman, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak berhak mengawasi konten media streaming Netflix, YouTube, maupun layanan lain yang sejenis.

"KPI itu amanatnya mengawasi televisi dan radio frekuensi publik. Di (ranah) situ, bukan di (ranah) broadband seperti Netflix dan YouTube," kata Kang Maman di sela-sela acara 'Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya' di Gedung Museum Nasional Jakarta, Senin kemarin (12/8/2019).

Dia mengatakan bahwa amanat yang diberikan kepada KPI hanya untuk mengawasi konten free to air yang menggunakan frekuensi publik.

"Saya cuma mau bilang, (konten) radio dan televisi saja PR-nya masih banyak. (KPI) tidak usah terlalu luas (pengawasannya)," ujar Kang Maman.

Baca juga: KPI Siap Awasi Konten YouTube, Facebook, Netflix

Pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, menurut Kang Maman, harus dengan undang-undang yang lain dan bukan dengan Undang-Undang Penyiaran.

"Bukan KPI yang punya hak masuk ke situ (konten digital). (Tapi) lembaga lain. Katanya, KPI mau masuk (pengawasan) ke situ (konten digital). Menurut saya, (langkah itu) kurang tepat," katanya.

Berbeda dengan lembaga penyiaran free to air televisi ataupun radio, aplikasi seperti Netflix ataupun YouTube memiliki aturan layanan yang lebih rinci mencakup batasan umur penonton, setelan dan kendali orang tua, serta aturan lain.

Kang Maman menilai layanan konten digital seperti Netflix ataupun YouTube cukup diawasi atau ditindak menggunakan undang-undang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Pornografi.

"Kalau KPI tiba-tiba masuk ke sana (layanan digital), buat saya cuma satu. KPI sedang menciptakan wacana ruang kekuasaannya. Menurut saya, masih banyak konten radio dan televisi yang harus diawasi dan dibina," ujar Kang Maman. [tar]

Komentar

x