Find and Follow Us

Minggu, 18 Agustus 2019 | 20:43 WIB

KPPU Pantau Praktik Pelanggaran Tarif Diskon Ojol

Oleh : Ibnu Naufal | Senin, 8 Juli 2019 | 04:04 WIB
KPPU Pantau Praktik Pelanggaran Tarif Diskon Ojol
Komisioner dan Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menindak pelanggaran terhadap pembatasan diskon tarif ojek online yang mulai diberlakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awal Juli 2019.

Wasit persaingan bisnis yang sehat itu perlu lebih kerja keras karena tidak ditetapkan batas waktu dari setiap promo atau diskon yang diberlakukan.

Komisioner dan Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih, mengatakan bahwa mekanisme atas penindakan pelanggaran diskon tarif ojol tidak ada bedanya dengan perkara lain. "Tentu kita lakukan penegakkan hukum sesuai tatacara berlaku di KPPU," ungkapnya, akhir pekan lalu.

Secara teknis, kata dia, penanganan terkait pemberlakuan batasan diskon tarif ojol juga tidak akan dibedakan. "Tentang penanganan laporan yang kami lakukan sesuai dengan Perkom (Peraturan Komisioner) nomor 1/2019 tentang penanganan di KPPU," tegasnya.

Tidak tertutup kemungkinan, menurutnya, laporan terkait pelanggaran diskon tarif ojol juga akan bersumber dari Kemenhub. "Kami akan proses setiap laporan termasuk dari Kemenhub," Guntur menambahkan.

Ekonom dari Universitas Padjajaran (Unpad) Maman Setiawan mengatakan sifat dari diskon bukan lah terus menerus. "Yang pasti, namanya diskon memang tidak setiap saat. Menurut saya, jangka waktu pemberlakuannya itu strategi dari perusahaan saja," ungkapnya, Jumat (05/07) malam.

Terpenting adalah jangka waktu diskon dimaksud dijelaskan periodenya. Supaya konsumen bisa mengetahui batas waktunya dan masyarakat bisa membedakan bahwa tarif dimaksud dalam rangka diskon dan bukan merupakan tarif sesungguhnya.

"Diskon kan sebetulnya bentuk kepedulian aplikator agar konsumennya tetap menggunakan jasa atau produk dimaksud. Memang betul yang ditakutkan terjadi predatory pricing (jika diskonnya tidak dibatasi dari sisi tarif dan jangka waktu)," tuturnya.

Tanpa pemberitahuan batasan waktu dari setiap diskon atau promo, dikhawatirkan juga berdampak pada lemahnya regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah. Selain tentunya dampak negatif lain berupa hilangnya iklim kompetisi yang sehat.

"Menurut saya sih kan intinya persaingan yang dilindungi di antara Grab dan Go-Jek. Yang ditakutkan memang terjadi seperti Uber. Di Malaysia yang saya dengar, ketika terjadi monopoli harganya naik. Sebab hanya Grab saja. Sebelum terjadi monopoli harganya murah," Maman menjelaskan.

Kekhawatiran akan dampak jangka panjang berupa bahaya monopoli itu lah yang menjadi perhatian. Atas dasar itu, Maman menambahkan, sangat penting membuat rumusan dan perhitungan yang akurat terkait harga rata-rata tarif ojol.

Hasil dari perhitungan itu akan bisa menentukan batasan tarif yang bisa dianggap sebagai predatory pricing (jual rugi) dan bisa mengindikasikan adanya upaya monopoli. "Predatory pricing kan intinya menetapkan harga di bawah rata-rata," terusnya.

Sementara itu, pada Jumat (5/7/2019), Kemenhub melalui pengumuman resminya menyatakan telah memberlakukan PM No. 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dan juga Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Keputusan Menteri tersebut dimaksudkan salah satunya untuk mengawasi kedua aplikator ojek online dalam memberlakukan aturan terkait besaran biaya jasa ojek online. Peraturan tarif tersebut telah dilakukan di 41 kota yang mewakili zona 1, zona 2, dan zona 3.

Khusus terkait diskon tarif, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat edaran kepada dua aplikator terkait dengan biaya jasa.

"Diskon ataupun promo boleh dilakukan, namun tidak boleh melewati batas bawah yang telah ditentukan karena apabila melanggar akan ada persaingan yang tidak sehat. Sebelumnya, kami pun telah melakukan rapat koordinasi intens dengan KPPU," terangnya.

Maka, Budi mengharapkan kerja sama dari aplikator untuk patuh terhadap peraturan. "Untuk selanjutnya, KPPU lah yang akan melaksanakan pengawasan terkait tarif ojek online ini," ujar Dirjen Budi

Komentar

x