Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 23:56 WIB

Soal Pelarangan GPS, Begini Tanggapan Gojek

Oleh : Ibnu Naufal | Selasa, 12 Februari 2019 | 18:30 WIB
Soal Pelarangan GPS, Begini Tanggapan Gojek
VP Corporate Affairs Go-Jek Michael Say - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Baru-baru ini regulasi soal penggunaan GPS pada kendaraan tengah dipertanyakan berbagai pihak. Benarkan penggunaan GPS saat berkendara dapat memicu kecelakaan?

Padahal seperti diketahui, GPS punya banyak peran penting, terutama sebagai penunjuk arah saat berkendara

Menanggapi hal ini, Go-Jek tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan aturan baru mengenai larangan bagi pengendara untuk memakai global positioning system (GPS) saat sedang berkendara.

"Keselamatan penumpang dan mitra menjadi prioritas utama kami. Kami apresiasi langkah pemerintah untuk aturan baru itu," kata VP Corporate Affairs Go-Jek Michael Say, saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Kementerian Perhubungan melarang penggunaan GPS saat berkendara dengan pertimbangan keselamatan. Go-Jek memahami larangan tersebut bukan sama sekali tidak boleh menggunakan GPS, namun, mengakses GPS saat kendaraan sedang berjalan, misalnya mencari alamat.

"Misalnya, jadi, (ponsel) dipegang pakai satu tangan," kata Michael.

Gojek mengimbau para pengemudi mereka untuk menyetel alamat tujuan di aplikasi GPS ponsel sebelum mereka berjalan.

"Jadi, sudah diatur dari awal," kata Michael.

Sementara itu, untuk para penumpang Go-Jek mengimbau mereka memberikan alamat yang sesuai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu meminta para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, untuk berhenti sejenak jika ingin mengakses GPS. Para pengemudi diminta untuk tidak fokus ke GPS saat sedang berkendara dan mengutamakan keselamatan.

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar pasal 106 ayat 1 dapat dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Komentar

x