Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Juli 2018 | 22:26 WIB
 

Menelaah Duopoli Angkutan Online di Indonesia

Oleh : Ibnu Naufal | Selasa, 10 Juli 2018 | 15:15 WIB
Menelaah Duopoli Angkutan Online di Indonesia
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Polemik angkutan online memiliki kasus berbeda-beda di tiap negara bergantung kondisinya.

Di Singapura, dampak akuisisi membuat pasar transportasi online mengarah ke monopoli. Sedangkan di Indonesia, akuisisi Grab-Uber membuat persaingan angkutan online menjadi duopoli.

Pengamat persaingan usaha, Muhammad Syarkawi Rauf, mengatakan pasar transportasi online di Singapura berubah menjadi monopoli karena Grab menjadi pemain satu-satunya pada bisnis tersebut.

Ia mengamati sebelum akuisisi, Uber merupakan kompetitornya. Grab menjadi pemain tunggal. Secara struktur, pasarnya berubah dari duopoli menjadi monopoli.

"Sementara di Indonesia, pasar transportasi berbasis aplikasi online juga berubah, dari oligopoli menjadi duopoli. Pasar Indonesia masih diuntungkan karena keberadaan Go-Jek sebagai pemain lokal yang relatif besar sehingga pengambilalihan aset Uber oleh Grab tidak menyebabkan perubahan struktur pasar menjadi monopoli seperti yang terjadi di Singapura," kata Syarkawi, dalam keterangan tertulisnya yang kepada INILAHCOM.

Secara umum, pria yang yang juga mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI memaparkan adanya perbedaan regulasi merger di Indonesia dan Singapura.

Itu penting ditelaah guna menentukan langkah lanjutan dalam hal pengawasan atas dampak akuisisi Grab-Uber.Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)alias KPPUnya Singapura sendiri menyimpulkan adanya potensi persaingan tidak sehat atas merger Grab-Uber.

Regulasi merger Singapura menganut voluntary merger notification atau notifikasi bersifat sukarela. Meski demikian, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan denda jika merger tersebut melanggar undang-undang persaingan usaha Singapura. Sementara regulasi merger Indonesia adalah post merger notification atau notifikasi merger yang dilakukan setelah merger atau akuisisi dinyatakan efektif secara yuridis.

Regulasi merger Indonesia berbeda dengan Singapura, dimana pengambilalihan aset tidak menjadi obyek yang wajib di notifikasi kepada otoritas persaingan Indoensia.

Hal yang dapat dilakukukan di Indonesia adalah melakukan monitoring terhadap tindakan yang dilakukan oleh Grab paska akusisi.

"Hal yang dapat dilakukukan di Indonesia adalah melakukan monitoring terhadap tindakan yang dilakukan oleh Grab paska akusisi. Salah satu yang dapat menjadi fokus KPPU adalah mengawasi adanya potensi predatory pricing, apa lagi jika perusahaan hasil akuisisi didukung oleh permodalan yang kuat," katanya.

Predatory pricing sendiri adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

"Dalam hal terdapat potensi penetapan harga jual sangat rendah dengan maksud untuk mematikan pesaing atau mengusir pesaing dari pasar atau menghambat pesaing masuk pasar maka KPPU Indonesia memiliki kewenangan untuk membatalkan merger atau akuisisi tersebut," pungkas Syarkawi.

Tags

Komentar

x