Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 16 Juli 2018 | 09:34 WIB
 

GAIKINDO Sambut Positif Regulasi Recall

Oleh : - | Jumat, 6 Juli 2018 | 12:12 WIB
GAIKINDO Sambut Positif Regulasi Recall

INILAHCOM, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyambut positif regulasi mengenai penarikan kendaraan untuk perbaikan atau recall yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Melalui regulasi terbaru itu, disebutkan pada pasal 79 ayat (1) bahwa "Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

Untuk itu, perusahaan pembuat, perait atau pengimpor wajib melaporkan kepada Kementerian Perhubungan sebelum melakukan recall, seperti tertuang pada pasal 79 ayat (3) yakni, "Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

GAIKINDO pun menyambut positif atas regulasi itu karena akan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sekaligus mengontrol kualitas produk.

"Namanya recall, itu adalah niat baik dari APM (agen pemegang merek) untuk memperbaiki kendaraannya. Kalau niat baiknya itu diregulasi agar jadi lebih baik lagi, kami menyambutnya sangat positif," kata Johannes Nangoi, Ketua Umum GAIKINDO kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nangoi memastikan bahwa recall tidak menjadi ancaman bagi para APM, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas produk yang sudah dipasarkan.

"Ini bukan ancaman karena niat baik dilakukan dengan baik hasilnya tentu akan baik," kata dia.

Ketika ditanya apakah Indonesia memerlukan badan independen pengawas produk terkait recall seperti di luar negeri, Nangoi menjawab bahwa mungkin ini diperlukan.

"Di luar (negeri) ada badannya sendiri, betul. Tapi sekarang belum sampai ke sana, makanya Menteri Perhubungan mencoba mengatur ini," kata Nangoi.

Komentar

Embed Widget

x