Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 10:37 WIB

APJII Dorong Kominfo Lahirkan RUU Keamanan Siber

Sabtu, 5 Mei 2018 | 15:15 WIB

Berita Terkait

APJII Dorong Kominfo Lahirkan RUU Keamanan Siber
Direktur Deteksi Ancaman, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta jiwa dari total 262 juta penduduk. Untuk itu perlu ada aturan mengenai keamaan siber.

Direktur Deteksi Ancaman, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo mengatakan, dunia siber memiliki peran strategis, sehingga banyak negara berkepentingan mengamankan kedaulatan 'siber'-nya. Dan, berbeda dengan kedaulatan fisik, kedaulatan siber memiliki batas yang berbeda.

"Kalau dalam terminologi kedaulatan ruang konvensional, batas negara kita itu dibatasi oleh koordinat, batas-batas alam yang diakui secara international oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Uniknya di ruang cyber itu batas-batasnya hanya berupa nomor IP," kata Sulistyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/5/2018).

Menurut dia, BSSN merupakan sebuah badan hasil transformasi Lembaga Sandi Negara (LSN) yang sudah ada sebelumnya. Lembaga ini, kini mendapat tugas tambahan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah kejahatan siber.

"Doktrin (dalam tugas) kita terkait Proteksi, Deteksi, Identifikasi Pemulihan dan Pengawasan dan Pengendalian (di dunia siber)," ujar Sulistyo.

Di dunia, klanjut dia, tidak kurang 38 negara telah membuat organisasi sejenis untuk menangani keamanan di dunia maya. Namun rumusan, tujuan dan nomenklaturnya disesuaikan masing masing, terkait kepentingan negara tersebut.

Dalam konteks regional, Indonesia sebenarnya dikelilingi negara-negara yang sudah memiliki badan sejenis, yang lazim disebut National Cyber Security Agency. Misalnya Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia sudah lebih dahulu mendirikan NCS, karena menganggap dunia siber tak kalah pentingnya dengan mengamankan teritori fisik seperti udara, darat, dan laut.

"Berdirinya BSSN ini merupakan harapan dari Presiden agar negara hadir memberikan keamanan di ruang cyber, akan tetapi kita tidak bisa jalan sendiri, multi stakeholder harus dilibatkan,"" kata Sulistyo.

"Teman-teman dari asosiasi pun kita minta bantuannya, baik dari APJII, APJATEL (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi), maupun ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia)," imbuhnya.

Sementara, Ketua Bdang Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Muslih mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia terkait tata kelola internet. Khususnya dalam memastikan pengguna terjamin data pribadinya.

"Hal yang besar, seperti industri e-commerce, tanpa faktor keamanan bagaimana bisa tumbuh," ujar Tedi yang juga konseptor BSSN.

"Hal yang bisa dilakukan ke depan adalah melakukan identifikasi pengguna Internet. Idealnya pengguna Internet, yang memakai IP, harus terhubung datanya dengan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil)," tambahnya.

Pakar Internet yang kini juga juga menjabat sebagai IT Cyber Security Specialist di Tim Asian Games 2018 di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, merupakan pemilik dan pendiri PC24 Group, yakni bisnis grup yang bergerak dibidang komputer IT solution.

Kata Tedi, langkah Kominfo mewajibkan pengguna SIM Card untuk me-registrasi Nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga, merupakan terobosan besar yang bisa membawa keamanan lebih baik untuk dunia telekomunikasi di Indonesia.

"Itu langkah awal yang baik, yang harus segera di ikuti dengan agenda-agenda terkait lainnya, misalnya RUU ketahanan Siber, dan yang tidak kalah pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi," ujarnya.

Pihak APJII, kata dia, sebelumnya sudah mendesak Kominfo untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR. Terutama setelah skandal bocornya data pengguna Facebook mencuat dan menuai banyak kritik tentang perlindungan data penggunanya.

Komentar

Embed Widget
x