home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<figure class="media"><oembed url="https://www.youtube.com/watch?v=O1BQ_yI9eUM"></oembed></figure>Halo, Kawan Inilah! Selamat datang di Obrolan SultanDi episode kali ini, kami mengundang Wan Muhammad Ilham (Calon Anggota DPRD Banten) dan Putri Prisa Afifah Kirey (Calon Anggota DPRD Jakarta Pusat) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai Calon Legislatif (Caleg) muda, keduanya bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi dunia politik Indonesia.Benarkah ide dan gagasan bukanlah 'senjata' utama para Caleg muda ini? Lalu, apakah strategi yang telah mereka siapkan untuk menarik minat para pemilih?Saksikan selengkapnya di Obrolan Sultan bersama Wan Muhammad Ilham dan Putri Prisa Afifah Kirey dengan Host Sultan Rivandi.

Obrolan Sultan

VIDEO: Anak Muda Masuk Politik: Ide dan Gagasan Bukan Yang Utama, Fokusnya ke Hal Ini Aja!

Kantor Bupati Pohuwato dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dibakar oleh massa saat terjadi demonstrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/9/2023).Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan pemantauan di lokasi kebakaran.Personil gabungan dari Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa itu, dan polisi sudah berada di lokasi.Dari pantauan di lapangan, ribuan massa mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat untuk menggelar aksi, di antaranya di kantor suatu perusahaan tambang, kantor bupati dan kantor DPRD.Sementara itu, sebanyak 650 personel gabungan Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi dari massa."Banyak titik lokasi pendemo, tapi anggota telah kita bagi semua untuk pengamanan," ungkapnya."Kami mengimbau kepada massa aksi agar tidak anarkis, kalau anarkis akan kita ambil langkah hukum," sambungnya.Selain bangunan kantor perusahaan tambang yang rusak, kantor Bupati Pohuwato dibakar dan kantor DPRD dirusak oleh massa demonstran.Massa demonstran diketahui menuntut ganti rugi lahan tambang.Kabupaten Pohuwato berada di ujung barat Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi tengah, waktu tempuh dari Kota Gorontalo membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan darat.&nbsp;

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengaku belum mengetahui pasti soal &nbsp;putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI)."Belum tahu, dari dengar-dengar, jadi belum tahu (pasti)," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).Dia tak ingin mengomentari lebih jauh. Sebab, terdapat aturan PDIP yang tidak memperbolehkan satu keluarga berbeda partai. Jokowi selaku ayah Kaesang merupakan kader PDIP. Begitu juga kakak pertama Kaesang yaitu Gibran Rakabuming Raka juga anggota partai banteng moncong putih tersebutOleh karena itu, Puan akan meninjau secara keseluruhan guna memastikan apakah benar Kaesang menjadi anggota PSI."Ya kita lihat dulu apakah (kabar) ini benar atau tidak. (Nanti akan saya tanya sama Kaesang kan) bisa juga, kan saya kenal sama mas Kaesang," ujar Puan.Sementara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga enggan menanggapi perihal bergabungnya Kaesang ke PSI. "Tanya Mas Kaesang," tegas Said.Sebelumnya, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep disebut-sebut sudah mantap masuk ke politik, dan memilih PSI sebagai kendaraan politiknya.Dugaan ini mencuat seiring diunggahnya sebuah video bertajuk 'Mawar' oleh akun resmi PSI. Dalam video ini, pria tersebut digambarkan sebagai pendatang baru yang hendak berkecimpung di dunia politik.Dugaan bahwa kader anyar PSI adalah Kaesang juga didukung dengan pernyataan politikus Akbar Faizal. Melalui akun @akbarfaizal68, ia mengatakan bahwa akan ada anggota keluarga Jokowi masuk ke PSI dan mendapat jabatan strategis."Salah satu keluarga inti Presiden Jokowi berlabuh di PSI untuk posisi penting. Silakan berdebat gaes," cuitnya, Rabu (20/9/2023).Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie tidak menjelaskan secara rinci terkait siapa sosok pria dalam video itu. Dia hanya meminta doa. "Masa sih (Kaesang)? Wah doain ya," ucap Grace Natalie saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Kaesang Masuk PSI, PDIP Punya Aturan Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi China Taipei di laga kedua Grup F Asian Games ke-19, di Zhejiang Normal University East Stadium, China, &nbsp;Kamis (21/09/2023). Mengincar kemenangan, skuad Garuda Muda berupaya memastikan tiket ke babak 16 besar.Dengan kemenangan 2-0 atas Kirgizstan di laga sebelumnya, Indonesia membawa modal positif. Hasil ini bahkan membawa Timnas ke puncak klasemen Grup F, unggul dari Korea Utara dalam poin kedisplinan.Kemenangan atas China Taipei akan memastikan Indonesia lolos dari babak penyisihan, paling tidak sebagai runner-up grup.&nbsp;"Jika kita bisa memenangkan pertandingan melawan China Taipei, Insya Allah kita akan lolos ke babak 16 besar," kata Pelatih Indra Sjafri.Meski Timnas U-24 pernah mengalahkan China Taipei dengan skor telak di kualifikasi Piala Asia U-23, Indra Sjafri mengingatkan timnya untuk tidak lengah.&nbsp;"Kita tidak boleh terlalu percaya diri, bermain lebih rapi, dan berharap kualitas tim kita akan lebih baik di laga kedua," ujarnya.Indonesia dan China Taipei sama-sama mengusung skuad yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, laga ini diharapkan menjadi tolak ukur baru bagi kedua tim.

Asian Games ke-19

Indonesia vs China Taipei: Laga Krusial Demi Tiket Babak 16 Besar

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) untuk memasukkan materi tertib berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendidik dan memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas dari usia dini.Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Achdiat, mengatakan bahwa kolaborasi ini bukanlah hal baru. "Sebenarnya ini kerja sama yang sudah ada sejak 2016, tapi di 2023 ini kami revisi," ujar Arman mengutip Antara, Kamis (21/9/2023).&nbsp;Menurutnya, revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang telah diterapkan oleh Kemendikbudristekdikti, yaitu kurikulum Merdeka Belajar.Pada kolaborasi sebelumnya, materi tertib berlalu lintas dimasukkan langsung ke dalam muatan mata pelajaran Pancasila. Materi ini diberikan mulai dari siswa kelas satu di Sekolah Dasar (SD) hingga siswa kelas 12 di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, dengan adanya perubahan kurikulum, mekanisme pemberian materi juga akan berubah.&nbsp;"Bisa saja nantinya materi tersebut diberikan lewat kegiatan intrakurikuler atau kegiatan di dalam kelas yang terjadwal, tapi juga bisa dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler," kata Arman.Dengan menargetkan kelompok siswa yang sama, yaitu dari kelas satu SD hingga kelas 12 SMA atau sederajat, Korlantas Polri berharap materi ini bisa diterapkan dalam waktu dekat.&nbsp;"Kami berharap materi tertib berlalu lintas yang disampaikan melalui pendidikan formal ini bisa sudah mulai dikenali dan dipahami di 2024," tutur Arman.

Aturan Berlalu Lintas Kini Masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September."Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari 21/9/2023).Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perppu Pilkada 2024."Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD," kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.Di awal rapat, Tito menyampaikan bahwa alasan memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 itu adalah untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025."Untuk menghindari terjadinya kekosongan (jabatan) kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, perlu disesuaikan waktunya," kata Tito.Sebab, lanjutnya, akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024."Kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, yang diisi oleh penjabat kepala daerah tahun 2022, dan ini merupakan konsekuensi; dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023 dan 270 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024," jelasnya.Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan dengan antara Pemilu 2024."Dengan singkatnya masa kampanye, dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan," katanya.Tito mengingatkan pula bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah definitif hasil pilkada, yang mendapat legitimasi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat."Sebenarnya enggak bagus, pendapat kami, penjabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatan senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali. Kalau penjabat-penjabat ini salah berbuat yang kurang bagus, yang disalahkan cuma dua orang saja, presiden dan mendagri," ujar Tito. &nbsp;

Obrolan Sultan

VIDEO: Anak Muda Masuk Politik: Ide dan Gagasan Bukan Yang Utama, Fokusnya ke Hal Ini Aja!

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Foto: Jelang Pementasan Teater Abnon Bertajuk Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan

Foto: Demokrat Resmi Usung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2024

Foto: Momen Kebersamaan SBY dan Prabowo di Rapimnas Partai Demokrat

Foto: Pusat Grosir Pasar Tanah Abang Blok A Sepi Pembeli

Foto: Mendag Zulhas Secara Virtual Buka Rakornis Perwadag di Luar Negeri

Foto: Kemacetan Lalu-lintas saat Jam Pulang Kantor di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Kaesang Masuk PSI, PDIP Punya Aturan Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Indonesia vs China Taipei: Laga Krusial Demi Tiket Babak 16 Besar

Aturan Berlalu Lintas Kini Masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Komisi II DPR dan Pemerintah Bahas Lebih Lanjut Perppu Majukan Pilkada 2024

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA