home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Kantor Bupati Pohuwato dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dibakar oleh massa saat terjadi demonstrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/9/2023).Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan pemantauan di lokasi kebakaran.Personil gabungan dari Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa itu, dan polisi sudah berada di lokasi.Dari pantauan di lapangan, ribuan massa mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat untuk menggelar aksi, di antaranya di kantor suatu perusahaan tambang, kantor bupati dan kantor DPRD.Sementara itu, sebanyak 650 personel gabungan Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi dari massa."Banyak titik lokasi pendemo, tapi anggota telah kita bagi semua untuk pengamanan," ungkapnya."Kami mengimbau kepada massa aksi agar tidak anarkis, kalau anarkis akan kita ambil langkah hukum," sambungnya.Selain bangunan kantor perusahaan tambang yang rusak, kantor Bupati Pohuwato dibakar dan kantor DPRD dirusak oleh massa demonstran.Massa demonstran diketahui menuntut ganti rugi lahan tambang.Kabupaten Pohuwato berada di ujung barat Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi tengah, waktu tempuh dari Kota Gorontalo membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan darat.&nbsp;

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengaku belum mengetahui pasti soal &nbsp;putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI)."Belum tahu, dari dengar-dengar, jadi belum tahu (pasti)," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).Dia tak ingin mengomentari lebih jauh. Sebab, terdapat aturan PDIP yang tidak memperbolehkan satu keluarga berbeda partai. Jokowi selaku ayah Kaesang merupakan kader PDIP. Begitu juga kakak pertama Kaesang yaitu Gibran Rakabuming Raka juga anggota partai banteng moncong putih tersebutOleh karena itu, Puan akan meninjau secara keseluruhan guna memastikan apakah benar Kaesang menjadi anggota PSI."Ya kita lihat dulu apakah (kabar) ini benar atau tidak. (Nanti akan saya tanya sama Kaesang kan) bisa juga, kan saya kenal sama mas Kaesang," ujar Puan.Sementara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga enggan menanggapi perihal bergabungnya Kaesang ke PSI. "Tanya Mas Kaesang," tegas Said.Sebelumnya, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep disebut-sebut sudah mantap masuk ke politik, dan memilih PSI sebagai kendaraan politiknya.Dugaan ini mencuat seiring diunggahnya sebuah video bertajuk 'Mawar' oleh akun resmi PSI. Dalam video ini, pria tersebut digambarkan sebagai pendatang baru yang hendak berkecimpung di dunia politik.Dugaan bahwa kader anyar PSI adalah Kaesang juga didukung dengan pernyataan politikus Akbar Faizal. Melalui akun @akbarfaizal68, ia mengatakan bahwa akan ada anggota keluarga Jokowi masuk ke PSI dan mendapat jabatan strategis."Salah satu keluarga inti Presiden Jokowi berlabuh di PSI untuk posisi penting. Silakan berdebat gaes," cuitnya, Rabu (20/9/2023).Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie tidak menjelaskan secara rinci terkait siapa sosok pria dalam video itu. Dia hanya meminta doa. "Masa sih (Kaesang)? Wah doain ya," ucap Grace Natalie saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Kaesang Masuk PSI, PDIP Punya Aturan Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi China Taipei di laga kedua Grup F Asian Games ke-19, di Zhejiang Normal University East Stadium, China, &nbsp;Kamis (21/09/2023). Mengincar kemenangan, skuad Garuda Muda berupaya memastikan tiket ke babak 16 besar.Dengan kemenangan 2-0 atas Kirgizstan di laga sebelumnya, Indonesia membawa modal positif. Hasil ini bahkan membawa Timnas ke puncak klasemen Grup F, unggul dari Korea Utara dalam poin kedisplinan.Kemenangan atas China Taipei akan memastikan Indonesia lolos dari babak penyisihan, paling tidak sebagai runner-up grup.&nbsp;"Jika kita bisa memenangkan pertandingan melawan China Taipei, Insya Allah kita akan lolos ke babak 16 besar," kata Pelatih Indra Sjafri.Meski Timnas U-24 pernah mengalahkan China Taipei dengan skor telak di kualifikasi Piala Asia U-23, Indra Sjafri mengingatkan timnya untuk tidak lengah.&nbsp;"Kita tidak boleh terlalu percaya diri, bermain lebih rapi, dan berharap kualitas tim kita akan lebih baik di laga kedua," ujarnya.Indonesia dan China Taipei sama-sama mengusung skuad yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, laga ini diharapkan menjadi tolak ukur baru bagi kedua tim.

Asian Games ke-19

Indonesia vs China Taipei: Laga Krusial Demi Tiket Babak 16 Besar

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) untuk memasukkan materi tertib berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendidik dan memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas dari usia dini.Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Achdiat, mengatakan bahwa kolaborasi ini bukanlah hal baru. "Sebenarnya ini kerja sama yang sudah ada sejak 2016, tapi di 2023 ini kami revisi," ujar Arman mengutip Antara, Kamis (21/9/2023).&nbsp;Menurutnya, revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang telah diterapkan oleh Kemendikbudristekdikti, yaitu kurikulum Merdeka Belajar.Pada kolaborasi sebelumnya, materi tertib berlalu lintas dimasukkan langsung ke dalam muatan mata pelajaran Pancasila. Materi ini diberikan mulai dari siswa kelas satu di Sekolah Dasar (SD) hingga siswa kelas 12 di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, dengan adanya perubahan kurikulum, mekanisme pemberian materi juga akan berubah.&nbsp;"Bisa saja nantinya materi tersebut diberikan lewat kegiatan intrakurikuler atau kegiatan di dalam kelas yang terjadwal, tapi juga bisa dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler," kata Arman.Dengan menargetkan kelompok siswa yang sama, yaitu dari kelas satu SD hingga kelas 12 SMA atau sederajat, Korlantas Polri berharap materi ini bisa diterapkan dalam waktu dekat.&nbsp;"Kami berharap materi tertib berlalu lintas yang disampaikan melalui pendidikan formal ini bisa sudah mulai dikenali dan dipahami di 2024," tutur Arman.

Aturan Berlalu Lintas Kini Masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September."Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari 21/9/2023).Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perppu Pilkada 2024."Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD," kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.Di awal rapat, Tito menyampaikan bahwa alasan memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 itu adalah untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025."Untuk menghindari terjadinya kekosongan (jabatan) kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, perlu disesuaikan waktunya," kata Tito.Sebab, lanjutnya, akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024."Kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, yang diisi oleh penjabat kepala daerah tahun 2022, dan ini merupakan konsekuensi; dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023 dan 270 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024," jelasnya.Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan dengan antara Pemilu 2024."Dengan singkatnya masa kampanye, dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan," katanya.Tito mengingatkan pula bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah definitif hasil pilkada, yang mendapat legitimasi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat."Sebenarnya enggak bagus, pendapat kami, penjabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatan senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali. Kalau penjabat-penjabat ini salah berbuat yang kurang bagus, yang disalahkan cuma dua orang saja, presiden dan mendagri," ujar Tito. &nbsp;

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Jalin Silaturahmi dengan Pengguna Jasa, Bea Cukai Jalankan Program CVC

Pacu Transaksi Wholesale Banking, Bank Mandiri Perluas Layanan Kopra by Mandiri

Kriteria Mati Syahid, Sakit Perut hingga Berjuang di Jalan Allah

Bea Cukai Kanwil Jatim I Beri Izin Fasilitas KITE ke PT Harum Alam Segar

Pecahkan Rekor Dunia, Kementan Gelar Jalan Sehat dan Peserta Terbanyak Minum Herbal

Mentan SYL Lepas Ekspor Mangga Gedong Gincu dan Ayam KUB ke Arab Saudi dan Timor Leste

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Kaesang Masuk PSI, PDIP Punya Aturan Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Indonesia vs China Taipei: Laga Krusial Demi Tiket Babak 16 Besar

Aturan Berlalu Lintas Kini Masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Komisi II DPR dan Pemerintah Bahas Lebih Lanjut Perppu Majukan Pilkada 2024

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA