Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Oktober 2017 | 01:24 WIB

Menkominfo-Google Tandai Konten Berpotensi Negatif

Oleh : Ibnu Naufal | Sabtu, 5 Agustus 2017 | 05:00 WIB
Menkominfo-Google Tandai Konten Berpotensi Negatif
Menteri Kominfo Rudiantara - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Google melakukan uji coba penggunaan Trusted Flagger (penanda yang tepercaya). Uji coba dilakukan dalam penanganan konten-konten negatif di aplikasi milik Google.

Rudiantara memaparkan melalui program Trusted Flagger (Program Penandai), masyarakat bisa melaporkan langsung konten apa saja yang negatif, hoax, radikalisme, dan terorisme. Hal itu sangat membantu kinerja pemerintah selama ini.

"Tadi bicara Trusted Flagger, bukan hanya pemerintah, tapi civil society (element masyarakat) ada IT Watch, Wahid Institute, dan Mafindo," ungkap Rudiantara dI Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Trusted Flaggers merupakan pelaporan dengan cara memberikan flag pada konten tertentu yang dapat dilakukan oleh selain Kementerian Kominfo, juga dilakukan oleh masyarakat tertentu dari Civil Society Organization di Indonesia yang diakui dan dipercaya oleh Google.

Perwakilan Google Asia Pacific Ann Lavin mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melatih para Trusted Flaggers ini.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah, kementerian, untuk melatih para flaggers. Trusted Flaggers ini berasal dari local expertise, jadi mereka ahli dalam menentukan dan membuat penilaian atas konten tertentu. Selain bersama Kemkominfo, Google juga akan melibatkan masyarakat melalui CSO (Civil Society Organization) seperti ICT Watch, MAFINDO (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia), Wahid Institute," kata Ann Lavin.

Sistem Trusted Flaggers saat ini masih dalam tahapan uji coba pilot project, dan diharapkan dalam dua hingga tiga bulan ke depan sudah bisa berjalan sepenuhnya.

Selain Trusted Flaggers, Google juga akan memberlakukan sistem Legal Removals yang berkaitan dengan legal dan penegakan hukum di Indonesia.

"Pemerintah dalam hal ini ngga sendiri, saya mau libatkan masyarakat sipil untuk meyakinkan bahwa ini bukanlah rezime of censorship. Tidak akan ada ruang untuk menyalahgunakan kewenangan terkait penanganan konten negatif di media sosial ini, yang dilakukan pemerintah betul-betul untuk kepentingan negara dan bangsa," tegas Rudiantara.

Komentar

 
x